Mengawal demokrasi Indonesia menuju 2029

pesan produk tabita skin care disini

2010-08-22T13:26:00.000-07:00

tabita Matt Finishing

Tabita Skin Care Diracik dengan menggunakan bahan bahan alami seperti collagen, serbuk mutiara, Japanese Tea, Japanese Papaya, Vitamin C dan Vitamin E.

Tabita Tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti MERCURY dan HYDROQUINON yang dapat menyebabkan kanker kulit dan ketergantungan . Perlu untuk diketahui bahwa ciri dari obat yang menggunakan MERCURY dan HYDROQUINON biasanya pada masa pemakaian wajah akan menjadi merah dan dilarang untuk terkena sinar matahari langsung. Tetapi Tabita tidak demikian, dengan bahan alami yang diracik secara profesional, semua produk Tabita Skin Care sangat Aman tanpa efek sampingan dan cocok untuk semua jenis kulit (neutral).

Wajah anda akan menjadi tampak bersinar, putih, tidak berminyak dan menjadi kencang seperti kulit bayi.

Dengan harga yang sangat terjangkai, pemakaian yang hemat, yaitu 1 paket untuk pemakaian 2-3 bulan, namun hasilnya mulai terlihat dalam waktu 3 minggu. Inilah solusi untuk cantik alami.

tabita Body Scrub

Tabita Skin Care Solusi Untuk :

Menghilangkan Flek diwajah
Mengecilkan Pori-pori
meremajakan kulit
memutihkan kulit
mengencangkan kulit
membuat kulit tampak bercahaya
meratakan lubang bekas jerawat
menghilangkan jerawat

Produk-Produk Tabita Skin Care adalah sebagai berikut :

Tabita Eye Cream : Cream Untuk menghilangkan kerutan dan kantong mata disekitar mata.
Tabita Spesial Cream : Vitamin Kulit muka digunakan setelah pemakaian paket perawatan “Tabita Skin Care” selama 3 bulan, (perawatan berlanjut).
Tabita Face Powder : Bedak Untuk wajah membantu mencerahkan wajah hingga terlihat lebih segar.
Tabita Body Scrub : Lulur untuk Badan agar kulit badan kita bersih dan segar.
Tabita Body Lotion : Lulur untuk tngan dan kaki agar terlihat putih, lembut dan tidak kering.
Tabita Matt Finishing : Bedak Cair pengganti bedak bubuk dapat dipakai pada saat pesta/berpergian, apabila dipakai diwajah kita, akan merata tidak berkilat / bertumpuk.
Tabita Facial Acne Cream : Obat Jerawat mencegah atau menghilangkan jerawat dan menghilangka flek-flek hitam akibat jerawat.
Tabita Facial Soap : sabun Cair membersihkan muka dan leher dari kotoran yang menempel. Dapat mengencangkan kulit muka kita.
Tabita Smooth Lotion : Pembersih dan penyegar kulit muka dan leher. dapat mengurangi jerawat dan mengganti kulit yang mati. Kulit Kusam kembali bersih, putih dan bersinar.
Tabita Daily Cream : Cream Siang dipakai pada pagi s/d sore hari, untuk melindungi kulit wajah kita dari sinar matahari yang menyengat. Menghilangkan flek-flek hitam dan meremajakan kulit muka.
Tabita Nightly Cream : Cream Malam dipakai pada malam hari untuk memutihkan kulit muka dan leher. Dapat menghilangkan kerutan yang ada disekitar muka kita. dan dapat mengecilkn lubang pori-pori.

Tabita Skin Care tersedia dalam bentuk Paket yaitu Tabita Paket Regular dan Tabita Paket Exclusive

Catatan Tabita :

selama memakai Tabita dianjurkan untuk tidak menggunakan kosmetik atau obat produk lainnya, jika ingin hasilnya menjadi baik dan maksimal.

Untuk Wanita yang sedang hamil atau menyusui tidak diperkenankan memakai Tabita smooth lotion bila kulitnya sensitif.

Cara Pemakaian Tabita :

Cuci muka dan leher dengan Tabita Facial Soap secara merata, lalu dibilas tanpa dikeringkan/ dilap. Oleskan dengan Tabita Smooth Lotion yang sdah dituang diatas kapas tipis kira-kira 3 s/d 6 tetes.

Usap kewajah dan leher dengan perlahan secara merata (jangan digosok/ ditekan). Setelah merata, dalam keadaan lembab berikan Tabita Daily Cream pada siang hari dan Nightly cream pada malam hari secara rutin setiap hari.

Reaksi Obat Tabita

Setelah memakai Tabita Skin care, pada minggu 1, muka terasa perih, kencang, gatal, kusam diikuti dengan pengelupasan (dirasakan + 10 s/d 20 hari). Dalam keadaan seperti ini tidak diperkenankan untuk menggaruk atau sejenisnya yang dapat mengakibatkan wajah menjadi luka.

Bila terasa Perih atau gatal cukup ditekan secara perlahan dengan menggunakan tisu atau kapas yang bersih dan lembut. Pemakaian Tabita harus dilakukan/ jangan dihentikan.

Setelah pengelupasan diwajah telah merata, gatal akan hilang dengan sendirinya.

Pengelupasan yang agak lama biasanya pada daerah hidung dan mulut. hal ini disebabkan karena lubang pori-pori pada daerah tersebut lebih besar dan banyak dibandingkan daerah lainnya.

setelah minggu ke IV dan Minggu ke V pemakaian Tabita, Wajah akan terlihat berubah, lubang pori-pori telah mengecil, wajah memutih dan tidak ada lagi keluhan.

Mari buat Koruptor menangis dengan dukungan kepada Teten Masduki for Plt Pimpinan KPK

2009-09-24T04:43:00.000-07:00

Mungkin saja proses hukum yang dihadapi oleh pimpinan KPK merupakan upaya balas dendam oleh lembaga kepolisian. tetapi tentu juga ada kemungkinan bahwa lembaga kepolisian ini juga ditunggangi oleh para koruptor dan maling uang negara... agar mereka aman.. agar KPK hancur...
agar citra SBY sebagai pemimpin yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi juga hancur...

Oleh karena itu...

Bang Buyung...., Bang Todung... Pak Ruki,... Pak Widodo dan Pak Andi.... silahkan ajukan nama Teten Masduki dan aktifis ICW lainnya untuk menjadi plt Pimpinan KPK...

tentu jasa bapak-bapak dalam pemberantasan korupsi akan ditulis dengan tinta emas didalam catatan sejarah perjalanan bangsa ini..

Mari dukung Teten Masduki for Plt Pimpinan KPK

mampir disini, disini, dan disini juga

PARLIAMENTARY THRESHOLD TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI

2009-02-13T03:51:00.000-08:00

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa kebijakan parliamentary threshold (PT) tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dinyatakan dalam sidang pengucapan putusan perkara 3/PUU-VII/2009, Jumat (13/2), di ruang sidang MK.

Pemohon perkara tersebut adalah partai-partai politik peserta Pemilu 2009, yaitu Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot (PP), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), dan Partai Merdeka, serta calon anggota DPR peserta Pemilu 2009 dan anggota Parpol peserta Pemilu 2009.

Mereka menganggap Pasal 202 ayat (1), Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) yang terkait dengan pemberlakuan PT tidak konstitusional.

Di antara ketiga kelompok Pemohon tersebut, MK menyatakan bahwa hanya anggota Parpol peserta Pemilu 2009 yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon, karena tidak menunjukkan bukti kartu keanggotaan partai politiknya.

Terkait dengan pokok permohonan, MK berpendapat lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi partai politik baik berbentuk electoral threshold (ET) maupun PT. “Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi,” ucap Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar membacakan pertimbangan putusan.

Mengenai berapa besarnya angka ambang batas, menurut MK, adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh MK selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

“Ketentuan mengenai adanya PT seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan Undang-Undang a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan PT untuk dapat memiliki wakil di DPR,“ jelas Mukthie.

Lebih lanjut, Mukthie mengungkapkan, di mana pun di dunia ini konstitusi selalu memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batasan-batasan dalam Undang-Undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat.

Walau begitu, MK menilai, pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Terlepas dari itu, MK memutuskan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. “Dalil-dalil para Pemohon tidak cukup beralasan untuk dikabulkan,“ ungkap Ketua MK, Moh. Mahfud MD.

Terhadap putusan ini, dua hakim konstitusi, Maruarar Siahaan dan M. Akil Mochtar, mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). Maruarar dan Akil Mochtar berpendapat pasal-pasal mengenai PT dalam UU 102008 bertentangan dengan UUD 1945, dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Luthfi Widagdo Eddyono)

Foto: Dok. Humas MK/Andhini SF

2009-01-14T09:20:00.000-08:00

PSI Perintahkan Kadernya se-Indonesia tak Gunakan Produk Israel dan AS

Rabu, 14 Januari 2008 | 22:29 WIB

Jakarta, PSI Online : DPP Partai Sarikat Indonesia (PSI), Rabu (14/1) menginstruksikan kepada seluruh kadernya di seluruh Indonesia untuk memboikot dan tidak menggunakan atau membeli produk Israel dan Amerika Serikat (AS).

Instruksi itu, menurut Ketua Umum DPP PSI Rahardjo Tjakraningrat di Jakarta, kemarin, telah dikirimkan ke seluruh DPD, DPC dan PAC untuk selanjutkan disampaikan kepada seluruh kader, beserta daftar produk kedua negara tersebut images.jpgsehingga semua kader dapat mengetahui dan melaksanakan

"Semua kader PSI wajib melaksanakan instruksi DPP ini sebagai solidaritas dan tindakan nyata PSI terhadap invasi Israel terhadap Palestina," tegas Rahardjo seraya memastikan bahwa surat berisi instruksi beserta daftar produk itu sudah diterima seluruh kadernya sejak kemarin.

Rahardjo mengaku PSI tergugah melakukan itu setelah melihat agresi Israel terhadap Gaza sudah tidak manusiawi atau menginjak-injak hak azasi manusia dengan banyaknya korban rakyat sipil Palestina antara lain anak-anak kecil dan ibu-ibu. Juga sikap Israel yang tidak mematuhi resolusi DK PBB.

"Dari sudut kemanusiaan Israel sudah tidak lagi menghargai jiwa manusia. Ini sangat kita kutuk."

Dalam pandangan PSI ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk menekan Israel pada saat ini. Pertama adalah langkah diplomasi dan kedua adalah dengan boikot produk mereka.

"Langkah boikot itulah yang kita lakukan sekarang, karena langkah diplomasi sudah dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Selain menginstruksikan kepada semua kader, PSI juga mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bertindak yang sama yaitu melakukan pemboikotan, dengan harapan Israel dapat menghentikan agresinya ke Palestina sesegera mungkin.

PEsan dari Surga Buat para Koruptor

2009-01-09T06:01:00.000-08:00

Para Koruptor menerima Pesan dari surga yang bunyi seperti ini :

Blog Watcher mengatakan...

PESAN DARI SURGA BUAT PARA KORUPTOR

Engkau menuliskan senandung nyanyianmu di atas wajah suci kaummu; lalu engkau membiusku dan perlahan-lahan merampas hartaku… seperti itulah yang dilakukan para koruptor

Demikianlah, negara ku kini menduduki peringakat 3 negara terkorup se-Asia Tenggara, dan aku lemas, lunglai tak berdaya di tengah melimpahnya kekayaan kita. Kalbuku mengerang kesakitan, ku meraung kepedihan menahan luka gores sayatan yang menggores batin ini oleh perselingkuhan orang kepercayaan.

Dulu dalam fahamku, kau ku pilih karena kau orang yang tepat di posisimu, kau pengelola managemen dasyat dari segala kehebatan negeriku. Maka itu ku serahkan tanpa syarat semua kepadamu. Dengan maksud kita bersama-sama menyeberangi tepian bahagia menjadi bangsa bermartabat.

Tapi kini, rencana janjimu adalah angin lalu, semua ucapan manis mu kau buang di ngarai hampa. Ketahuilah semua kepalsuan yang kau ucapkan, aku tak percaya lagi!! Aku tidak ingin bersama mu di pemilu 2009 mendatang.

Semalam dua sebelum anggota KPK datang menjemput, aku mempersiapkan sepatah dua patah untuk kusampaikan kepadamu, namun engakau persiapan hanyalah persiapan, aku tak bisa melepas siratan hati karena penjagaan ketat garda polisi.

Sekarang di antara persidangan hati sekalian, aku katakan kepadamu ” aku akan boikot pemilu tgl 5 april 2009, kami akan golput!!!” agar kau merasakan seperti apa luka yang kau berikan.

http://defriansyahpsi.blogspot.com/2008/11/pemberantasan-korupsi-masuki-tahap-awal.html

http://www.asyiknyaduniakita.blogspot.com 2009 Januari 7 18:09

Menerima pesan yang dikirimkan tersebut, para koruptor langsung mengadakan pertemuan untuk membahas pesan yang dimaksudkan. Seperti biasa, pertemuan dilakukan disebuah hotel Apartemen mewah yang penjagaanya berlapis-lapis, yang tidak dapat dimasuki dengan mudah oleh siapapun, dilengkapi dengan peralatan anti penyadapan, untuk mengantisipasi jika pembicaraan didalam ruangan tersebut disadap oleh KPK. Pemimpin koruptor mulai membuka pertemuan dengan memberikan fotocopy pesan yang diterima tersebut, dan meminta setiap anggota memberikan komentar dan pendapat masing-masing tentu saja disertai argumentasinya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut :

· Misi yang dilakukan telah berhasil dilaksanakan dengan sangat baik, yaitu melakukan sistematik untuk merusak citra seluruh politisi yang ada ibumi Indonesia ini, sehingga seluruh rakyat tidak lagi mempercayai partai manapun dan siapapun politisinya.

· Hal yang serupa juga sudah kita lakukan terhadap Akademisi, dimana pada masa sebelumnya, kita telah menempatkan para akademisi yang dianggap loyal terhadap ilmu pengetahuan kedalam kondisi sebagai terdakwa kasus korupsi. Saat ini program ini juga dilanjutkan dengan membuat opini agar rakyat tidak mempercayai akademisi, termasuk lembaga-lembaga survey ilmiah pemilu baik tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden maupun perolehan hasil pemilu. Langkah opini yang telah dipublikasikan oleh salah satu agen kita dengan menyatakan bahwa kelompok kita tidak akan terpengaruh oleh permainan anak kecil dalam bentuk survei-survei an tersebut.

· Merekut para aktivis dan para pengamat politik menjadi salah satu caleg dari kelompok partai kita, juga merupakan langkah maju untuk membuat rakyat bingung dan tidak percaya lagi kepada para aktivis tersebut, dan tentu juga para aktivis-aktivis baru yang akan muncul dikemudian hari.

· Langkah memecah belah salah satu Partai besar merupakan salah satu langkah kita yang paling tokcer untuk meningkatkan jumlah golput. Diharapkan tokoh partai yang kharismatik itu bersama sama dengan kelompoknya, semakin gencar untuk mengkampanyekan golput.

· Semakin banyak pemilih yang golput, semakin besar kemungkinan keberhasilan kelompok partai kita untuk memenangkan pemilu. Untuk langkah antipasi yang perlu dilakukan, sesuai dengan type golputnya. Golput terdiri dari 2 macam, yaitu

o Golput yang tidak datang ke TPS pada saat pemilu. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu dipersiapkan seluruh tim sukses yang telah ditebar disetiap TPS, untuk melakukan pencontrengan atas sisa kertas suara yang tidak terpakai karena ketidak hadiran pemilih yang golput ini.

o Golput yang datang keTPS, tetapi dengan sengaja memilih tidak sesuai presedur, sehingga suaranya dianggap tidak sah. Untuk hal ini, tetap diupayakan agar kertas suara tersebut dapat dihitung sebagai perolehan suara kelompok partai kita.

· Dengan kondisi saat ini, dapat diproyeksikan bahwa kelompok partai kita bisa kembali mendominasi kursi DPR.

· Dominasi di DPR ini merupakan kunci utama dari keberlanjutan eksistensi kelompok kita, karena DPR memegang peranan penting untuk memilih beberapa lembaga negara, terutama yang berkaitan dengan hukum, seperti Makamah Agung, KPK, Makamah Konstitusi, pejabat Bank Indonesia dan posisi lainnya. Jika kelompok kita berhasil menguasai DPR, dipastikan kita dapat menempatkan orang-orang yang loyal diposisi tersebut, agar dapat membantu terjaminnya keamanan kelompok kita, terutama dari jeratan hukum.

· Langkah berikutnya adalah mendominasi DPD, karena DPD bersama DPR merupakan anggota MPR yang memiliki hak untuk melakukan amandemen undang-undang dasar 1945. Seperti pada amandemen sebelumnya kita berhasil memasukan Pasal 28 I ayat 1 yang berbunyi :

“1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hal asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun “

Dengan adanya pasal ini, kita aman dari gugatan hukum, karena semua korupsi yang telah kita lakukan dimasa lalu, tidaklah dapat digugat secara hukum. Sementara hasil yang telah diperoleh dari korupsi tersebut, tidak akan habis sampai tujuh turunan, karena hutang luar negeri yang dijadikan sumber korupsinya juga tidak akan habis sampai tujuh turunan.

Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan kelompok kita dari jeratan hukum, maka setiap anggota kelompok kita harus berusaha untuk memperoleh kursi DPR dan DPD sebagai batu pijakan utama, selanjutnya tentu saja kursi presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan hal diatas, dapat diprediksi bahwa untuk periode 2009 s/d 2014, kelompok kita masih aman dari jeratan hukum. Hal ini harus terus dipertahankan sampai datangnya masa periode kadaluarsa hukum pidana, sehingga, kasus-kasus korupsi yang pernah kita lakukan tidak akan pernah dapat diungkapkan.

rakyat masih kecewa dengan kinerja Makama Agung

2009-01-02T03:00:00.000-08:00

Harifin Tumpa meledek para anggota DPR yang menyetujui pensiun Hakim Agung 70 tahun.

2009-01-02T01:02:00.000-08:00

Belum lama DPR mensahkan undang-undang MA yang menetapkan bahwa pensiun Hakim Agung diubah dari 65 tahun menjadi 70 tahun, tentu saja dengan berbagai argumen yang dicari untuk pembenaran pendapat tersebut. Keputusan ini sangat mengecewakan bagi sebagian masyarakat Indonesia, ditengah-tengah sorotan atas kemerosotan kinerja lembaga ini, tentu regenerasi diharapkan dapat segera dilakukan untuk membenahinya. Tetapi keputusan DPR tersebut memupuskan harapan rakyat tersebut.

Makamah Agung merupakan salah satu lembaga hukum yang sangat penting di Indonesia. Kredibilitas lembaga ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik atas tegaknya hukum di negeri ini. Ditengah-tengah hilangnya rasa keadilan di republik ini, undang-undang MA tersebut menambah keterpurukan citra lembaga hukum ini.

Walaupun banyak sikap yang menentang keputusan untuk menunda usia Hakim Agung menjadi 70 tahun, termasuk komisi yudisial juga melakukan argumen-argumen agar keputusan tersebut dibatalkan. Tetapi akhirnya tetap saja disahkan seperti tidak mengacuhkan masukan-masukan yang diberikan. Mungkin saja ada sebuah agenda besar dibalik kebijaksanaan ini, entah itu apa ?.

Kecewa dengan sikap anggota DPR tersebut, mungkin saja Harifin Tumpa, wakil ketua MA yang merupakan kandidat yang memiliki peluang paling besar untuk menggantikan Bagir Manan sebagai ketua Makamah Agung, melakukan tindakan meledek para anggota DPR yang terhormat. Yaitu dengan cara tumbang ditengah-tengah acara pelantikan hakim agung, sebuah seremonial super resmi di Makamah Agung. Walaupun kejadian tersebut bukanlah sebuah kesengajaan, tetapi waktu yang tidak begitu jauh dari pengesahan undang-undang Makamah Agung oleh DPR, seperti sebuah jawaban atas salah jalannya Lembaga pembuat undang-undang tersebut.

Menjelang pemilu 2009 ini, sudah banyak undang-undang yang dihasilkan oleh DPR yang tidak memenuhi aspirasi rakyat. Mungkin ini sebuah pertanda, bahwa pemilu 2009 ini akan menghasilkan anggota DPR yang lebih baik, lebih mengakomodasi kepentingan rakyat. Tentu saja sikap yang dilakukan anggota DPR itu merupakan sebuah Black Campaign atas partainya sendiri. Seharusnya pada masa-masa mendekati pemilu ini, semua anggota DPR dari partai apa saja akan berlomba-lomba mempertontonkan keinginan untuk membela rakyat, termasuk membuat undang-undang yang memenuhi aspirasi dan keadilan masyarakat. Mungkin juga ini semacam pertanda atau kesengajaan dari para anggota DPR tersebut, karena merasa tidak akan terpilih kembali pada pemilu 2009 nanti.

Pemimpin Visioner dibidang politik yang akan menang dalam pilpres 2009

2008-12-30T04:20:00.000-08:00

Kemenangan SBY-JK pada pemilu 2004, merupakan hasil dari langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Tim pemenangan SBY untuk membangun citra yang baik atas diri pendiri Partai Demokrat ini. Citra positif SBY ikut mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat, sehingga memasukkan partai itu dalam partai politik yang memiliki suara signifikan, walaupun partai ini merupakan newcomer. Langkah yang dilakukan oleh SBY saat itu merupakan langkah visioner seorang pemimpin, dengan menggunakan intuisi dan perhitungan strategik untuk memenangkan pemilu.Walaupun peranan JK dalam tim sukses pasangan SBY-JK, ini tidak dapat dinisbikan, tetapi harus diakui bahwa pencitraan diri yang dilakukan oleh SBY lebih berperan.

Dalam menghadapi pemilu 2009, pada awalnya Soetrisno Bachir sang ketua Umum Partai Amanar Nasional, juga melakukan langkah yang tepat, dengan membuat dan menayangkan banyak iklan pencitraan dirinya melalui media televisi, tetapi entah kenapa langkah yang dilakukan tersebut terhenti. Mungkin karena kekurangan dana atau rasa tidak percaya diri akan keterpilihan dirinya menjadi presiden dalam pemilu 2009. Padahal kalau langkah itu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, bukannya tidak mungkin, SB sebagai pioner pencitraan diri dalam pemilu 2009 bisa memperoleh dampak positif dengan peningkatan jumlah elektabilitas sebagai calon presiden.

Walaupun sebagai follower, Prabowo yang juga melakukan pencitraan diri melalui iklan ditelevisi, mendapatkan dampak positif, karena dilakukan secara terus menerus. Bukan tidak mungkin, nantinya Prabowo bisa mendapat tempat nomor satu diantara capres-capres yang mungkin maju dalam pemilu 2009. Strategi Prabowo ini, tentu akan berdampak bagi partai pengusungnya yaitu gerindra. Bukannya tidak mungkin fenomena yang dialami oleh SBY pada 2004 akan berulang kembali terhadap diri prabowo dan gerindranya.

Hal ini tentu saja disadari pula oleh para petinggi partai lainnya, PKS juga mulai melakukan iklan politik, tetapi karena salah konsep malah menjadi bumerang, maksud hati merangkul pendukung cendana, yang terjadi malah mendapat kecaman dari berbagai pihak, walaupun dibantah dengan statement diplomatis bahwa PKS bukan kroni Soeharto, tetapi iklan tersebut malah mencitrakan diri PKS sebagai Partai pendukung kroni Soeharto. Dan salahnya lagi, PKS tidak segera membuat iklan yang merupakan antitesis dari kondisi yang tercipta dari iklan tersebut.

Langkah pencitraan diri ini, juga mulai diikuti oleh Partai Demokrat, partai yang akan memajukan SBY sebagai calon presiden pada 2009, tetapi kembali terjadi kesalahan konsep, dimana terjadi kesalahan pemilihan tokoh untuk kampanye anti korupsi menyambut hari anti korupsi se dunia, dimana salah satu pimpinan teras partai ini, yang sebelumnya pernah diduga terlibat dalam kasus korupsi di KPU, menyatakan tidak, sebagai penolakkan atas tindakan korupsi. Hal ini banyak diplesetkan dikalangan masyarakat dengan meniru adengan iklan tersebut, menyatakan tidak sambil mengangkat satu tangan sebagai isyarat penolakan sedangkan tangan yang lain menjulur kedepan sebagai tanda meminta sogokan, atau isyarat menyetujui korupsi. Tetapi sepertinya para petinggi Partai Demokrat, menyadari hal ini, dan segera mengeluarkan iklan baru dalam menyambut hari ini.

Kedepannya, dipastikan bahwa Partai Demokrat akan membuat iklan-iklan baru yang mengusung isu-isu sesuai dengan hal yang dicerminkan oleh hari yang diperingati tersebut, misalnya natal, tahun baru masehi, tahun baru islam, Imlek dan lain-lain.

Tetapi karena cara pencitraan ini, dianggap sebagai follower dari cara yang dilakukan oleh prabowo, kemungkinan besar efeknya tidak sehebat yang dinikmati oleh Gerindra dan prabowo subianto. Oleh karena itu, untuk menghasikan kemenangan dalam pemilu presiden, SBY harus melakukan gebrakan yang luar biasa, mungkin menurunkan harga BBM, PLN, TELKOM, dan kebutuhan pokok secara drastis atau melakukan dorongan kepada KPK untuk membongkar kasus korupsi besar sebelum pemilu berlangsung atau bahkan melakukan langkah-langkah cepat dengan mengganti para menteri atau pejabat publik yang merupakan beban bagi pemerintahan SBY-JK, seperti Jaksa Agung dan menteri-menteri yang tidak berprestasi.

Pemanfaatan media televisi juga dimanfaatkan oleh PDI P, yaitu dengan seringnya kemunculan Taufik Kiemas, didalam acara wawancara atau talkshow dibeberapa televisi swasta, disinyalir sebagai upaya kampanye bagi Megawati untuk melaju menjadi Capres dalam pemilu 2009. Tetapi langkah ini memperlihatkan nominasi TK terhadap kepemimpinan Megawati, jika sang ketua Umum PDI P ini kembali menjabat sebagai presiden. Walaupun kondisi ini merupakan hal yang sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah pemimpin yang paripurna, yaitu pemimpin yang memiliki kekuatan yang dominan tanpa dipengaruhi oleh tokoh lain dibelakangnya. Jadi langkah Taufik Kiemas ini bisa menjadi bumerang bagi Megawati dan PDIP, ditambah lagi preseden yang dilakukan oleh Taufik Kiemas pada saat pemerintahan Megawati, dimana Taufik Kiemas menjadi tokoh kunci dalam negosiasi dan kunjungan kerja keluar negeri, dimana posisinya pada saat itu adalah sebagai salah satu anggota DPR, tetapi ikut serta dalam tim perwakilan pemerintah.

Kalau dilihat dari kondisi ini, kemungkinan besar yang akan terpilih adalah Prabowo Subianto. Tetapi tentu saja pesaingnya tidak akan tinggal diam. Partai Golongan karya menyatakan akan mulai melakukan kampanye secara aktif pada bulan januari 2009. Tentu berbagai startegi sudah dipersiapkan dalam menghadapi permasalahan, baik dengan menggunakan analisa SWOT ataupun langkah-langkah analisa lainnya.

Marilah kita tunggu apa yang akan terjadi, karena kondisi terus berubah, karena berubahnya aturan main yang berlaku. Keputusan Makamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang pemilu, yang akhirnya menetapkan bahwa yang berhak menjadi anggota parlemen terpilih adalah berdasarkan suara terbanyak, menimbulkan perubahan konstalasi politik, yang mengurangi peran partai politik, dan mengedepankan potensi caleg dalam memenangkan pemilu legislatif. Selain itu ketetapan ini juga menimbulkan kondisi kanibalisme didalam internal partai, jadi seorang caleg tidak hanya bersaing dengan caleg dari partai lain, tetapi harus bertarung dengan rekan sesama caleg dari partai yang sama.

Masih ada beberapa undang-undang yang akan diuji oleh Makamah Konstitusi, seperti pasal yang menetapkan sistem parlemetary threshold di DPR, undang-undang pilpres yang menetapkan syarat 20 % suara yang dimiliki oleh partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Apapun keputusan Makamah konstitusi, dipastikan akan berpengaruh banyak terhadap jalannya demokrasi dinegeri ini, baik untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

Semoga kondisi yang berkembang akan menciptakan kesempatan bagi kemunculan para tokoh-tokoh pemimpin dinegeri ini, tentu saja kita semua berharap bahwa yang menang adalah pemimpin yang memiliki pemikiran visioner, tidak hanya dibidang politik untuk kemenangannya, tetapi juga memiliki visi yang maju dibidang kesejahteraan rakyat, termasuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kekuasaan yang berlebihan telah menciptakan kondisi bangsa yang buruk

2008-12-03T05:36:00.000-08:00

Kekuasaan yang berlebihan telah menciptakan kondisi bangsa yang buruk. Seusai dengan hukum yang berlaku didunia ini bahwa semua yang berlebihan akan memberikan dampak yang buruk.

Pemaksaan kondisi yang telah dilakukan oleh Soeharto selama 32 tahun tidaklah dapat membawa hasil yang baik bagi bangsa ini. Kekuasaan Soeharto yang berlebihan, menyebabkan timbulnya penyalah gunaan wewenang di seluruh lapisan birokrasi. Mulai dari birokrasi kelas teri sampai ke jabatan presiden yang disandangnya.

Korupsi yang mencengkram negeri ini, telah menguras habis kekayaan bangsa ini. Kekayaan alam di eksploitasi dan hasilnya hanya dimanfaatkan bagi kesejahteraan segelintir orang saja. Dimana harta tersebut tertumpuk dan tidak habis sampai 7 turunan.

Saat ini kekayaan Alam tersebut boleh dibilang sudah sangat jauh berkurang. Hal ini bisa dirasakan dalam hal BBM. Indonesia yang tadinya merupakan negara pengekspor Minyak, sekarang masuk kedalam negara net Importir BBM, yaitu walaupun Indonesia melakukan penjualan BBM keluar negeri, tetapi jumlah Rupiah Impor lebih tinggi dibandingkan jumlah Ekspor dalam nilai mata uangnya. Apakah ini merupakan permainan para pedagang yang terlibat dalam proses ekspor dan impor BBM itu ? hal ini masih menjadi tanda tanya besar, yang harus dijawab oleh anggota Pansus DPR tentang kenaikan BBM.

Negara ini sebenarnya sudah tergadaikan, kepada pemilik modal yang berasal dari luar negeri. Sebagian besar badan usaha yang ada didalam negeri sudah dimiliki oleh pemodal asing. Bahkan awal tahun 2008 sebelum terjadinya krisis global, berkembang wacana keinginan pemerintah menjual perusahaan-perusahaan negara yang belum dijual seperti Krakatau Steel, garuda dan lain-lain. Walaupun alasannya adalah untuk menutupi kekurangan anggaran, dan efisiensi dijadikan dasar penjualan saham tersebut. Karena menurut menteri yang mengurusi bidang ini, diharapkan dengan dijualnya perusahaan BUMN tersebut akan menjadi lebih sehat, jauh dari pada kolusi dan pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut. Yang menjadi masalah adalah kalau perusahaan BUMN tersebut akhirnya untung, yang akan memperoleh keuntungannya siapa ?, kalau sudah dijual tentu saja yang akan beruntung adalah pemodal asing, yang menjadi pemilik barunya.

Untung Tuhan berkehendak lain, pada saat eksekusi penjualan saham tersebut sedang dalam persiapan, terjadilah krisis global. Ini merupakan pertanda. Kita sebagai bangsa harus mengerti sinyal yang diberikan oleh yang kuasa melalui kejadian-kejadian yang ada. Rakyat harus memahami pertanda apa ini. Yaitu perubahan, yang menjadi pemimpin negeri ini haruslah dari kalangan yang tidak memiliki hubungan dengan kekuasaan orde baru baik secara hubungan kekerabatan maupun hubungan historikal. Nah tinggal pedulikan kita dengan pertanda ini.

Mari kita buktikan pada hasil pemilu 2009 nanti, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden.

Akbar Tandjung capres 2009

2008-11-24T01:36:00.000-08:00

Antara Mujahid vs Teroris

2008-11-21T23:07:00.000-08:00

Khotbah Jumat kemaren tanggal 21 November 2008 di Atriun Gedung BBD plaza, mungkin bagi sebagian orang merupakan Khutbah biasa. yaitu suatu rukun dari pelaksanaan sholat jumat. materi yang disampaikan tentu saja berkaitan dengan Akidah, ibadah atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Dinnul Islam. Tetapi bagi saya pribadi, khotbah yang disampaikan oleh Usztad ini sungguh luar biasa.

Beliau membahas tentang tiga Syuhada yang baru saja dihukum mati, yaitu Amrozi, Ali Ghufron dan Imam Samudra. beliau mengemukakan fakta-fakta dibalik terjadinya bom bali. kejadian yang terjadi pada saat proses penyidikan dan persidangan ketiganya. dalam khutbah jumat tersebut, sang Ustazd juga menyampaikan tentang pembicaraan yang dilakukan oleh beliau dengan ketiga tokoh ini. Apa saja peran mereka dalam kejadian tersebut dan mengapa mereka melakukan hal itu.

Imam Samudra dikatakan hanya sebagai pemantau kondisi lokasi sebelum peledakkan dilakukan, dan 2 orang yang lain juga dinyatakan tidak terlibat secara langsung dengan proses pengeboman. malahan pelaksana pengemboman hanya dihukum seumur hidup, lebih rendah dibandingkan ketiganya.

Selain itu juga disampaikan bahwa, fakta dilapangan, ditempat kejadian menggambarkan ketidakmungkinan terjadinya ledakan yang begitu dasyat, hanya karena bahan bom yang dirakit oleh pelaku pengomboman. juga disampaikan bahwa ada dugaan yang menyatakan adanya bom nuklir kelas mini yang ikut diledakan. dimana kemungkinan besar bom tersebut berasal dari luar negeri.

Usztad ini juga menyampaikan bahwa banyaknya fakta-fakta lain yang memperlihatkan kejanggalan dari proses penyidikan dan persidangan ketiga tokoh tersebut.

Kejadian bom bali juga dicurigai sama halnya dengan kejadian kejadian di Word Trade Center (WTC) di amerika. yaitu dimana ada keterangan para ahli yang menyatakan bahwa tidak mungkin gedung WTC yang sudah dirancang sedemikian rupa, tahan gempa bisa ambruk...rata dengan tanah hanya karena ditabrak oleh pesawat yang katanya ada anggota Al Qaida didalamnya. dicurigai, rencana penabrakan pesawat itu ditunggangi oleh agen rahasia negara tertentu, untuk mendiskriditkan AL Qaeda dan kaum Muslim. Gedung WTC bisa runtuh karena di setiap lantai atau dilantai tertentu sudah dipasang bom-bom yang berfungsi meruntuhkan kuda-kuda atau tiang pondasi gedung tersebut. kalau anda pernah melihat film dokumenter penghancuran gedung bertingkat, kita dapat mengerti maksud argumen tersebut. dimana untuk meruntuhkan gedung bertingkat yang sudah lapuk saja, diperlukan pemasangan dinamit yang cukup banyak dan dibanyak lantai.

Bukan fakta-fakta yang dikemukakan itu yang menarik hati ini, tetapi teriakkan lantang sang ustadz yang menyatakan bahwa setiap ucapan dan tindak tanduk kita sebagai muslim diperhitungkan oleh ALLAH. itu hal biasa yang sudah biasa kita dengar. tetapi ada lanjutannya. bahwa dahlil itu dikaitkan dengan penyebutan istilah Syuhada atau teroris bagi ketiga orang itu, Amrozi, Ali ghufron dan Imam Samudra.

Jika kita sebagai muslim ikut serta menyebutkan teroris bagi ketiganya, maka ALLAH akan memperhitungkan itu. karena adalah kewajiban kita sebagai muslim untuk saling mendoakan sesama muslim.

Disisi lain, kita juga pernah mendengar bahwa salah satu menteri didalam kabinet sekarang menyatakan dan menghimbau kepada seluruh rakyat indonesia untuk tidak menyebut panggilan Syuhada bagi ketiganya.

Sang Ustadz juga menyampaikan bahwa seluruh orang yang terkait dengan dijatuhinya hukuman bagi 3 orang Bomber bali ini, akan menanggung beban dosa yang akan diperhitungkan, kalau memang tidak dibalaskan didunia, Insya ALLAH akan dibalaskan di hari akhir.

Saya merasakan bahwa hal yang disampaikan oleh sang Ustazd, patut kita renungkan. terutama bagi para pelaksana hukum, baik kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. selain itu para pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR) juga perlu mempertimbangkan sisi keyakinan dan hukum-hukum dalam agama yang kita anut dalam menetapkan undang-undang. jangan hanya karena masalah kepentingan, maka semua hal diatur sesuai dengan kepentingan tersebut.

Hukum harus ditegakkan, bukan karena hanya untuk mengatur kehidupan dunia ini menjadi lebih baik. tetapi seluruh keputusan hukum yang terjadi didunia ini, akan diadili kembali di hari akhir. bukan hanya Akidah dan Ibadah saja yang diperhitungkan, tetapi keputusan atau tidak tanduk yang dilakukan didunia ini tentu saja akan dihitung.

Para Hakim, dan Jaksa setiap hari berkecimpung dalam pengambilan keputusan atas hukum. selama hidup dan karirnya, berapa banyak seorang hakim memutuskan perkara. oleh karena itu aparat penegak hukum harus benar-benar melakukan tugasnya, dengan sepenuh hati, bukan hanya menjalankan seperti robot yang sudah diprogram atau memutuskan hukuman karena adanya kepentingan, baik kepentingan politik maupun ekonomi (suap).

kalau mereka tidak bekerja dengan baik, Tunggu saja Nanti di peradilan ALLAH.

berita tentang Amrozi Cs di Majalah Al Mujtama;

2008-11-17T02:10:00.000-08:00

http://72.233.78.218/~mujtama/index.php

Rangkap jabatan dan komunikasi politik

2008-11-11T09:20:00.000-08:00

Pada saat undang-undang anti pornografi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR, banyak gerakan yang berusaha untuk melakukan penolakan terhadap undang-undang tersebut. Salah satunya adalah beberapa tokoh yang berkumpul disuatu tempat dan melakukan orasi. Yang menarik adalah didalam kumpulan tersebut terdapat tokoh-tokoh nasional termasuk didalamnya salah satu anggota dewan penasehat presiden.

Dalam orasinya, sang tokoh ini, meminta kepada pemerintah untuk menolak menanda tangani undang-undang tersebut dengan alasan dan argumen yang disampaikan. Yang patut di soroti bukanlan pendapat tentang undang-undang anti pornografi dan porno aksi yang diramaikan tersebut, melainkan fenomena dimana seorang anggota dewan pertimbangan presiden yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan presiden melakukan orasi didepan umum yang sebenarnya pendapat tersebut dapat langsung disampaikan kepada sang presiden, tanpa adanya hambatan berarti. Karena memang posisi tokoh ini adalah sebagai sumber pertimbangan bagi presiden tentang hukum.

Kalau kita berkaca pada kondisi pada masa orde baru waktu presidennya adalah Soeharto, DPA yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden, memiliki aturan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, bahwa seluruh isi pertimbangan yang disampaikan kepada presiden bersifat rahasia negara. Informasi ini tidak dapat diberikan kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan atas informasi tersebut.

Kalau melihat fenomena ini, kita hanya bisa menduga-duga, ada dengan sistem pemerintahaan sekarang, khususnya tentang posisi, aturan dan etika bagi Wantimpres tersebut.

Pada saat hal ini diajukan, ada beberapa pihak yang menyampaikan sanggahan, bahwa yang dilakukan oleh sang tokoh, adalah bukan kapasitasnya sebagai seorang anggota Wantimpres, melainkan sikap pribadi sang tokoh terhadap hal-hal tertentu.

Tetapi sebagai orang awam, tentu kita tidak bisa dengan mudah memisahkan posisinya sebagai seorang pribadi, dengan jabatannya sebagai anggota Wantimpres. Karena orangnya itu-itu juga, dan individu yang sama.

Pendapat lain menyatakan bahwa, ada kemungkin bahwa sang tokoh sudah menyampaikan pertimbangannya kepada presiden sebelum hal itu menjadi sesuatu yang diramaikan oleh banyak pihak. Tetapi pertimbangan itu tidak mendapat respon positif dari kepala negara, hal inilah yang menyebabkan sang tokoh melakukan hal diluar jalur yang semestinya. Soal benar atau tidak hanya beliau yang tahu.

Disisi lain, waktu adanya penurunan harga BBM internasional, Ketua DPR menghimbau pemerintah untuk segera menurunkan harga jual didalam negeri. Mungkin sebagian besar dari bangsa ini tidak melihat kejanggalan ini. Karena memang sudah seharusnya seorang Ketua DPR yang merupakan lembaga perwakilan dari rakyat menyuarakan kepentingan rakyat banyak.

Tetapi sebenarnya ada yang cukup janggal disini. Ketua DPR yang juga merupakan salah satu pemimpin teras dari partai besar yang merupakan partai pemerintah, menyuarakan kepentingan rakyat dengan cara mengingatkan pemerintah. Padahal sang ketua DPR ini bisa langsung menelpon sang ketua umum partainya yang juga wakil presiden di negeri ini. Untuk meminta untuk segera menurunkan harga BBM. Hubungan yang dekat seperti itu, sebenarnya tidak memerlukan perantara melalui media massa.

Memang negeri ini sudah membuat rakyat bingung, sehingga kejanggalan dan keanehan seperti itu bukanlah menjadi sesuatu yang aneh. Hal ini sudah biasa terjadi dinegeri ini, dimana banyak para pemimpin dan tokoh yang merangkap 2 jabatan strategis, yang satunya di partai dan satunya lagi di pemerintahan atau legislatif.

Seharusnya yang berteriak untuk penurunan harga BBM adalah tokoh yang berasal dari partai yang berseberangan dengan pemerintah, atau setidak-tidaknya adalah partai yang tidak termasuk kedalam pendukung pemerintahan sekarang.

Hal ini sudah dibiasakan selama 32 tahun orde baru, yaitu rangkap jabatan. Jadi kalau ada peresmian suatu proyek didaerah oleh pemimpin teras dinegara ini, paginya acara peresmian proyek, dengan jabatan sebagai pemerintah, siangnya temu kader partai yang bersangkutan guna melakukan konsolidasi. Apakah ini sesuatu yang benar atau tidak, silahkan rakyat yang menentukan.

Tetapi mungkin saja kedua contoh yang dipaparkan diatas, merupakan komunikasi politik antara sang tokoh dengan konstituennya. Misalnya, bagi tokoh wantimpres yang mengajukan penolakan terhadap undang-undang pornoaksi tersebut, sebenarnya bukan menyampaikan hal itu kepada pemerintah, tetapi informasi tersebut ditujukan kepada masyarakat umum, yaitu bahwa walaupun undang-undang anti pornoaksi tersebut diajukan oleh pemerintah, tetapi sebenarnya sang tokoh sudah mengajukan keberatan dan ketidak setujuan dari awal, masalahnya saran dan pertimbangan itu tidak mendapat respon positif. Jadi proses ini dijadikan sebagai media penyampai kepada khalayak tentang posisi dan pendapat beliau akan permasalahan tersebut.

Sama halnya dengan Ketua DPR yang meminta pemerintah menurunkan harga BBM, bisa jadi hal itu bukan ditujukan kepada pemerintah, melainkan kepada rakyat indonesia, bahwa beliau sebagai pimpinan DPR dan pimpinan partai telah berusaha melakukan pembelaan terhadap nasib rakyat, walaupun partainya merupakan pendukung pemerintahan sekarang.

Mungkin ini yang disebut sebagai komunikasi politik.

2008-11-06T10:22:00.000-08:00

Pemberantasan Korupsi Masuki Tahap Awal yang Kritis

2008-11-05T04:05:00.000-08:00

Selasa, 04/11/2008 17:26 WIB

Defriansyah - suaraPembaca
Jakarta - Proses penyidikan kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan pemilihan Gubernur Bank Indonesia yang menyeret nama Miranda Gultom sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pencairan dana sebesar 500 juta untuk setiap anggota DPR mulai memasuki babak awal yang cukup rawan.

Diretur Utama Bank Artha Graha diberitakan dicekal oleh KPK. Walaupun sang direktur membantah telah menerima surat pemberitahuan pencekalan dan hanya mengetahui informasi tersebut dari media online tetapi sudah dapat dipastikan bahwa Direktur Utama Bank Artha Graha dinyatakan terlibat dalam kasus pencairan dana tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjelaskan keterlibatan Direktur Utama Bank Artha Graha dalam kasus ini. Tetapi, dapat diperkirakan bahwa Lembaga keuangan ini memiliki kepentingan atas terpilihnya Miranda Gultom sebagai Deputi Bank Indonesia.

Biarlah KPK melakukan penyusutan lebih lanjut atas keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kasus ini. Tetapi, kita harus mendorong dan mensuport lembaga pemberantasan korupsi ini untuk terus membongkar kasus korupsi di tanah air tercinta ini.

Asal usul dana yang diberikan kepada anggota DPR yang memiliki hak untuk mengajukan dan melakukan fit and proper test bagi para calon petinggi Bank Indonesia dapat berasal dari berbagai sumber. Baik langsung dari oknum yang dicalonkan menjadi pejabat lembaga pengatur moneter ini atau pun dapat berasal dari para sponsornya.

Kalau berasal dari para sponsor dan KPK dapat membuktilan bahwa memang dana tersebut berasal dari pihak-pihak tertentu maka tentu saja ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembongkaran kasus korupsi lainnya.

Sama halnya dengan sponsor dalam kegiatan pemilik dana akan memberikan sponsor dananya bila mendapatkan keuntungan lain yang diberikan oleh pihak yang disponsorinya. Dalam hal kasus yang melibatkan Miranda gultom tersebut tentu saja pihak yang menjadi sponsor tersebut mengharapkan imbalan atas terpilihnya individu yang disponsorinya. Oleh karena itu KPK dapat menarik benang merah dari aliran dana ini ke dalam kasus-kasus lain yang berkaitan dengan para sponsor dan pihak yang disponsorinya.

Presiden SBY sebagai presiden pertama di Indonesia ini yang merupakan pilihan langsung dari rakyat Indonesia telah membuktikan tekatnya dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Walaupun harus merelakan sang besan ikut serta dalam drama pengungkapan kasus korupsi.

Tetapi, dengan melihat kebersihan dan sikap konsekuen dari presiden SBY ini dapat kita perkirakan bahwa hubungan besan antara SBY dan Aulia Pohan tidak akan menghambat KPK dalam mengungkapkan kasus korupsi. Dalam bahasa sederhananya "kalau memang Aulia Pohan terlibat dalam kasus korupsi dipastikan akan ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku".

Walaupun agak melambat proses penegakan hukum oleh KPK dalam kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia terus diproses sesuai dengan kondisi fakta yang ditemukan di lapangan. KPK yang dipimpin oleh Antasari Azhar sepertinya memiliki strategi yang baik dalam menangani kasus-kasus yang terjadi. Ritme penyidikan diatur sedemikian rupa agar dapat menjaring seluruh pelaku korupsi yang terlibat.

Kalau diandaikan pemberantasan korupsi itu seperti mencabut tanaman dari tanah maka dalam melakukan pencabutan tersebut harus dilakukan ekstra hati-hati dan penuh kesabaran. Sebab, jika tidak hati-hati maka akan ada akar yang tersisa. Dalam arti lain ada pihak tertentu yang lolos dari pengungkapan kasus korupsi.

Kalau tanaman yang dicabut itu hanyalah rumput ataupun singkong maka kalau tidak hati-hati akan ada sisa akar rumput yang tersisa dan akan kembali tumbuh setelah rumputnya dicabut. Kalau singkong berarti ada buah singkong yang tertinggal.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini kalau diumpamakan tanaman seperti pohon beringin yang memiliki akar sangat banyak dan panjang. Baik di atas tanah maupun di bawah tanah. Sesuai dengan lambang partai politik yang berkuasa selama 32 tahun orde baru.

Kembali kepada sikap konsekwenan Presiden SBY dalam memberikan support pengungkapan kasus korupsi di Indonesia maka dapat dikeluarkan pernyataan yaitu "jangankan hanya Paskah Suzzeta ataupun MS Kaban, Aulia Pohan pun kalau benar terbukti bersalah, silahkan dihukum".
Oleh karena itu kita sebagai rakyat Indonesia harus memberikan dukungan kepada SBY. Agar beliau dapat menegakkan hukum bagi pemberantasan korupsi. Mulai kasus Hamid Awaludin, Yusril Ihza Mahendra, Paskah Suzeta, dan MS Kaban.

Dukungan ini tentu saja akan kita berikan kepada SBY jika pengungkapan kasus korupsi tersebut berjalan sesuai dengan fakta-fakta dan pembuktian yang dilakukan oleh KPK. Jika memang terbukti seharusnya siapa pun orangnya, apa pun hubungannya dengan penguasa negeri ini tetap harus mendapat sanksi atas perbuatannya.

Defriansyah
Komplek DPR RI A 58 Joglo Jakarta Barat
defriansyah@gmail.com
08164841685
Tulisan ini dimuat di Detik Dot Com
http://suarapembaca.detik.com/read/2008/11/04/172620/1031244/471/pemberantasan-korupsi-masuki-tahap-awal-yang-kritis

Pemberantasan korupsi satu-satunya jalan mengejar ketertinggalan Indonesia

2008-10-05T02:53:00.000-07:00

Kondisi ekonomi indonesia yang terpuruk, mulai dari krisis ekonomi pada tahun 1998, turunnya Soeharto, diganti Habibie. Gus Dur terpilih dan kemudian digantikan Megawati sampai pemerintahaan SBY sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat, tetap saja perkembangan ekonomi nasional tidak meningkat secara berarti. Walaupun begitu, kita harus mengakui bahwa hasil kerja SBY selama 4 tahun belakangan ini, cukup memberikan harapan bagi bangsa ini kedepan.

Pada masa Reformasi, bisa dilihat dan dirasakan bahwa koruptor semakin menggila. Jika pada masa orde baru yang melakukan korupsi hanyalah kalangan istana beserta kroni-kroninya, pada masa reformasi seluruh pihak yang mendapatkan kekuasaan, berani mencontoh perbuatan nista yang diajarkan kepada bangsa ini selama 32 tahun. Banyak anggota DPRD yang tertangkap dan diadili karena dianggap mengkorupsi anggaran APBD, dengan mencatumkan anggaran yang tidak logis sebagai salah satu komponen anggaran bagi lembaganya. Banyak juga para kepala daerah yang menjadi penghuni hotel prodeo, setelah ketahuan melakukan korupsi semasa menjabat. Belakangan juga baru terungkap kasus dana bank Indonesia yang melibatkan orang-orang besar direpublik ini. Bahkan lembaga independen yang bertugas mengawasi persaingan usahapun ternyata terlibat dalam kasus korupsi dan suap.

KPK sebagai lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk menangkap para pelaku korupsi sepertinya harus melakukan usaha Extra, agar penindakan yang dilakukannya dapat berdampak positif bagi kemajuan bangsa ini.

Walaupun Antasari Azhar telah memperlihatkan komitmen, usaha yang tidak kenal lelah dan tidak pilih bulu, tapi kita harus menyadari bahwa, untuk mengeringkan lautan korupsi yang ada dinegara ini tidak dapat dilakukan hanya KPK saja. Seluruh perangkat hukum ada harus dimaksimalkan. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai Departemen kehakiman. Kalau tidak dilakukan segera dilakukan jangan harap kerja KPK akan berhasil.

Penangkapan Jaksa Urip merupakan salah satu contoh langkah luar biasa yang dilakukan KPK, yaitu membersihkan lembaga penegak hukum dari virus-virus Korupsi. Tetapi sayangnya, hal ini hanya dilakukan secara sektoral dan kasus tertentu saja. Memang KPK tidak dapat berbuat banyak untuk hal ini. Seharusnya SBY sebagai presiden mengkomandoi pemberantasan hukum ini, sehingga dapat dilakuan secara integral. Seluruh pimpinan lembaga terkait harus diperintahkan untuk membersihkan lembaganya dari korupsi, Jaksa Agung membersihkan Kejaksaan, Kaporli membersihkan anggotanya, Makamah Agungpun harus dibersihkan dari benalu korupsi ini. Seharusnya SBY langsung mengganti Jaksa Agung, ketika Jaksa urip ketahuan terlibat kasus suap. Tetapi tentu saja SBY mempunyai alasan tertentu. Mencari pengganti Jaksa Agung tidaklah mudah. Jaksa Agung sebelumnya yang berasal dari luar birokrasi, ternyata tidak bisa meruntuhkan kekompakkan dan jiwa korp yang dimiliki pegawainya. Pembersihan kejaksaan Agung sangat sulit dilakukan. Kalau dicari orang dalam kejaksaan, yang berasal dari jaksa karir, apakah dapat dipercaya.
Oleh karena itu KPK, kedepan harus mendahulukan dan memprioritaskan untuk melakukan pembersihan lembaga penegak hukum ini, mulai dari kejaksaan, kepolisian dan kehakiman.

Untuk saat ini, diantara para tokoh calon presiden yang sudah mengumumkan pencalonan ataupun baru memberikan sinyal-sinyalnya, SBY masih merupakan calon yang paling kuat dalam hal program pemberantasan korupsi. Bayangkan saja, untuk kasus Aulia pohan, SBY dengan tegas menyatakan menyerahkan nasib sang besan kepada KPK, dan memberikan sinyal agar KPK bisa melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan bukti yang ada, tanpa melihat hubungan kekerabatan diantara mereka berdua. Hal ini berupakan sesuatu yang sangat sulit dan belum ada tandingannya diantara tokoh-tokoh dibumipertiwi ini, termasuk para tokoh-tokoh reformasi yang meneriakkan gerakan reformasi diawal gerakan yang melengserkan Soeharto itu.

Jika SBY terpilih lagi, yang pertama harus dilakukan adalah memilih Jaksa Agung yang tepat. Antasari Azhar mungkin saja merupakan sosok yang cocok saat ini, sedangkan untuk KPK sendiri harus dicarikan pengganti yang memiliki kekuatan dan keberanian yang lebih tinggi dibandingkan pemimpin KPK saat ini. Program pertama Antasari Azhar, jika sudah diangkat menjadi Jaksa Agung, adalah memberikan lembaga tersebut tentu saja dengan bekerja sama dengan KPK.

Dipihak lain, Kapolri yang baru harus sudah mulai melakukan pembersihan anggotanya dari penyakit korupsi dan suap. Dan kemudian bersama KPK dan Kejaksaan Agung mulai membersihkan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, seperti Makamah Agung, ataupun Makamah Konstitusi.

Dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya, Rakyat harus membersihkan lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum. Karena lembaga ini memiliki kekuatan untuk menghalang-halangi ataupun mendorong usaha pemberantasan korupsi, dengan undang-undang yang dibuatnya. Mungkin saja nanti, kalau anggota Dewan yang terhormat yang dipilih lewat pemilu 2009 bisa menghasilkan undang-undang yang mendukung gerakan pemberantasan korupsi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh yang paling aktual adalah penetapan perpanjangan usia Hakim Agung.
Bagaimana hubungannya dengan pemberantasan korupsi ?

Kalau Korupsi tidak diberantas, berapa milyar dolar lagi bangsa ini akan merugi. Mulai dari perjanjian penjualan gas ke cina, pengelolaan Migas didalam negeri, penjualan hasil hutan dan tambah secara murah keluar negeri. Kapan negara ini bisa meningkatkan kehidupan perekonomiannya.

SBY, rakyat menunggu keputusanmu, tentukan sikap, hancurkan korupsi sampai keakar-akarnya, dengan cara yang tepat dan waktu yang singkat. Doa kami besertamu.

KPK harus segera tetapkan Status Tersangka untuk Aulia Pohan

2008-09-30T19:01:00.000-07:00

Presiden SBY telah memberikan sinyal positif bagi penegakkan hukum di negeri ini, khususnya untuk pemberantasan korupsi, dengan memberikan pernyataan menyerahkan nasib Aulia Pohan, besannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sinyal positif ini menambah citra positif presiden SBY sebagai presiden pertama dinegeri ini yang bersikap konsekwen dan sportif dalam penegakkan hukum, walaupun hal itu menyangkut keluarga terdekatnya sekalipun.

Sikap presiden SBY ini harus segera ditanggapi oleh KPK, yang dikomandani oleh Antasari Azhar. KPK harus segera menetapkan status tersangka kepada Aulia Pohan, menahan dan melakukan pemeriksaan secara intensif, agar kasus yang menimpa besan sang presiden segera dapat terkuak jelas. Lama waktu proses kasus Aulia Pohan sangat berpengaruh bagi perkembangan pengungkapkan kasus korupsi di tanah air. Kalau kasus ini segera dapat dituntaskan dalam waktu singkat dan prosesnya tidak berlarut-larut, maka kepercayaan publik, baik publik didalam negeri maupun publik diluar negeri terhadap lembaga KPK dan pemerintahan SBY akan meningkat. Hal ini akan berdampak positif bagi perkembangan bangsa ini kedepan.

Kalau saja Aulia Pohan segera diproses dan mendapat vonis yang pantas, yang memperlihatkan keadilan hukum, dimana seluruh rakyat Indonesia sama derajatnya dimata hukum, walaupun memiliki hubungan dengan penguasa negeri ini, tetap dikenakan hukum sesuai dengan keterlibatannya didalam kasus korupsi itu.

Dengan adanya penuntasan kasus yang menimpa Aulia Pohan, kemungkinan besar SBY akan terpilih kembali menjadi presiden Indonesia pada pemilu 2009. dan memang harus SBY yang dapat memimpin bangsa ini untuk periode selanjutnya.

Setelah kasus Aulia pohan selesai, tentu saja KPK dapat menuntaskan kasus korupsi lainnya yang melibatkan pejabat-pejabat negara, seperti Paskah Suzeta dan MS Kaban, dan bukannya tidak mungkin kasus Hamid Awaludin dan Yusril Ihza Mahendra dapat diangkat kembali oleh KPK.

Selanjutnya KPK tentu akan semakin berjaya dalam menegakkan hukum dinegeri ini. Seluruh pejabat yang pernah berkuasa dan masih berkuasa, dapat di jadikan tersangka kasus korupsi, kalau memang ada bukti-bukti yang otentik, termasuk pejabat yang bertugas menegakkan hukum, seperti Jaksa Agung, Makamah Agung, atau Hakim Agung maupun petugas hukum lainnya yang kedapatan melakukan korupsi atau pernah melakukan penyimpangan dari amanah tugas yang diterimanya, demi mendapatkan keuntungan baik secara materiil maupun imateril.

Bisa saja loby-loby yang dilakukan antar pejabat publik yang diangkat oleh DPR yang notabene merupakan perwakilan dari Partai-partai politik, dapat dikorek dan dicari penyimpangan yang terjadi dari kebijaksanaan yang dilakukannya. Misalnya saja kalau Miranda Gultom merasa tidak mengenal pihak-pihak sponsor yang mengeluarkan dana untuk pencalonannya sebagai deputi Gubernur Bank Indonesia, dapat dicari keterkaitan antara pihak sponsor tersebut dengan keputusan-keputusan yang di support oleh Miranda Gultom selama menjabat dilembaga Otoritas moneter tersebut. Tinggal dilihat keterkaitannya, dan hal ini merupakan keahlian yang dimiliki KPK, yaitu mencari keterkaitan antara tersangka kasus suap, hubungan antara pemberi suap dan penerima suap.

Penetapan Aulia Pohan sebagai tersangka merupakan pintu gerbang menuju pemberantasan korupsi di negeri ini oleh SBY. Hal ini juga merupakan ujian yang sangat berat baik bagi SBY sebagai presiden, maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Semua pihak harus mendukung, sinyal positif ini.

Sedangkan kasus korupsi yang melibatkan beberapa menteri dalam kabinet yang dipimpin SBY, merupakan pelajaran yang luar biasa berharganya bagi SBY dan bangsa ini. Kalau memang SBY terpilih kembali menjadi presiden, pada saat memilih dan mengangkat pembantunya ( termasuk wakil presiden), SBY harus memprioritaskan status bebas korupsi. Dan kepada kader-kader bangsa ini yang dipilih oleh SBY menjadi menteri, dan merasa pernah melakukan korupsi atau sedang terlibat kasus korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, sebaiknya menyatakan mundur atau menolak tawaran SBY.

Hal ini juga berlaku bagi calon-calon legislatif yang katanya sudah diumumkan oleh KPU dalam daftar calon sementara, sebaiknya bagi caleg-caleg dari semua partai, kalau memang merasa pernah atau sedang terlibat kasus korupsi, sebaiknya segera mengundurkan diri dari pencalonan, karena KPK dengan support positif yang diberikan oleh Presiden SBY, akan memiliki kekuatan Full untuk mendobrak dan menghancurkan seluruh korupsi yang terjadi dinegeri ini tanpa pandang bulu.

Mari kita tunggu pengumuman status tersangka bagi Aulia Pohan, setelah lebaran nanti. Semoga harapan seluruh rakyat Indonesia tidak menjadi Hayalan belaka.

Salut untuk seluruh keluarga besar SBY, yang memberikan dukungan bagi penegakkan hukum dan sikap konsekwen yang dipertontonkan oleh pemimpin negeri ini. Memang Pantas kau menjadi manusia setengah dewa.( tentu saja kalau bisa memenuhi kriteria yang termaktub dalam lagu manusia setengah dewa)

Seperti lantunan Lagu Iwan Fals manusia setengah dewa

Wahai presiden kami yang baru
Kamu harus dengan suara ini
Suara yang keluar dari dalam goa
Goa yang penuh lumut kebosanan

Walaupun hidup adalah permainan
Walau hidup adalah hiburan
Tetapi kami tak mau dipermainkan
Dan kami juga bukan hiburan

Turunkan Harga secepatnya
Berikan kami pekerjaan
Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa

Masalah Moral masalah, Akhlak biar kami cari sendiri
Urus saja moralmu, Urus saja Akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau

Tegakkan hukum, setegak-tegaknya,
Adil dan tegas tak pandang bulu
Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa

Wahai presiden kami yang baru, kamu harus dengan suara ini...

Pemberantasan korupsi mulai memasuki tahapan awal yang kritis

2008-09-29T02:43:00.000-07:00

Proses penyidikan kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan pemilihan Gubernur Bank Indonesia yang menyeret nama Miranda Gultom sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pencairan dana sebesar 500 juta untuk setiap anggota DPR, mulai memasuki babak awal yang cukup rawan. Diretur Utama Bank Artha Graha diberitakan dicekal oleh KPK. Walaupun sang direktur membantah telah menerima surat pemberitahuan pencekalan dan hanya mengetahui informasi tersebut dari media online, tetapi sudah dapat dipastikan bahwa Direktur Utama Bank Artha Graha dinyatakan terlibat dalam kasus pencairan dana tersebut.

KPK belum menjelaskan keterlibatan Direktur Utama Bank Artha Graha dalam kasus ini, tetapi dapat diperkirakan bahwa Lembaga keuangan ini memiliki kepentingan atas terpilihnya Miranda Gultom sebagai Deputi Bank Indonesia.

Biarlah KPK melakukan penyusutan lebih lanjut atas keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kasus ini. Tetapi kita harus mendorong dan mensuport lembaga Pemberantasan Korupsi ini untuk terus membongkar kasus korupsi ditanah air tercinta ini.

Kalau berasal dari para sponsor, dan KPK dapat membuktilan bahwa memang dana tersebut berasal dari pihak-pihak tertentu., maka tentu saja ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembongkaran kasus korupsi lainnya.

Sama halnya dengan sponsor dalam kegiatan, pemilik dana akan memberikan sponsor dananya bila mendapatkan keuntungan lain yang diberikan oleh pihak yang disponsorinya. Dalam hal kasus yang melibatkan Miranda gultom tersebut, tentu saja pihak yang menjadi sponsor tersebut mengharapkan imbalan atas terpilihnya individu yang disponsorinya. Oleh karena itu KPK dapat menarik benang merah dari aliran dana ini, kedalam kasus-kasus lain yang berkaitan dengan para sponsor dan pihak yang disponsorinya.

Presiden SBY, sebagai presiden pertama di Indonesia ini yang merupakan pilihan langsung dari rakyat Indonesia telah membuktikan tekatnya dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Walaupun harus merelakan sang besan ikut serta dalam drama pengungkapan kasus korupsi, walaupun saat ini hanya masih sebatas sebagai saksi.

Tetapi dengan melihat kebersihan dan sikap konsekwen dari presiden SBY ini, dapat kita perkirakan bahwa hubungan besan antara SBY dan Aulia Pohan tidak akan menghambat KPK dalam mengungkapkan kasus korupsi. Dalam bahasa sederhananya “ kalau memang Aulia pohan terlibat dalam kasus korupsi, dipastikan akan ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku”.

Walaupun agak melambat, proses penegakan hukum oleh KPK dalam kasus korupsi Aliran dana Bank Indonesia terus diproses sesuai dengan kondisi fakta yang ditemukan dilapangan. KPK yang dipimpin oleh Antasari Azhar, sepertinya memiliki strategi yang baik dalam menangani kasus-kasus yang terjadi. Ritme penyidikan diatur sedemikian rupa, agar dapat menjaring seluruh pelaku korupsi yang terlibat.

Kalau diandaikan pemberantasan korupsi itu seperti mencabut tanaman dari tanah, maka dalam melakukan pencabutan tersebut harus dilakukan extra hati-hati dan penuh kesabaran. Sebab jika tidak hati-hati, maka akan ada akar yang tersisa. Dalam arti lain, ada pihak tertentu yang lolos dari pengungkapan kasus korupsi.

Kalau tanaman yang dicabut itu hanyalah rumput ataupun singkong, maka kalau tidak hati-hati akan ada sisa akar rumput yang tersisa dan akan kembali tumbuh.setelah rumputnya dicabut. Kalau singkong berarti ada buah singkong yang tertinggal.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini kalau diumpamakan tanaman, seperti pohon beringin yang memiliki akar sangat banyak dan panjang, baik diatas tanah maupun dibawah tanah. Sesuai dengan lambang partai politik yang berkuasa selama 32 tahun orde baru.

Kembali kepada sikap konsekwenan Presiden SBY dalam memberikan support pengungkapan kasus korupsi di Indonesia, maka dapat dikeluarkan pernyataan, yaitu “jangankan hanya Paskah Suzzeta ataupun MS Kaban, Aulia Pohan pun kalau benar terbukti bersalah, silahkan dihukum”.

Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus memberikan dukungan kepada SBY, agar beliau dapat menegakkan hukum bagi pemberantasan korupsi. Dan tentu saja kita harus memberikan dukungan kepada SBY dalam pemilu 2009, tetapi tentu saja sambil mengingatkan SBY, untuk lebih hati-hati dalam memilih para pembantunya dalam kabinet, mulai dari juru bicara, para menteri dan tentu saja wakil presidennya. Agar kejadian yang terjadi pada kabinet yang dipimpinnya saat ini tidak terulang lagi, mulai kasus Hamid Awaludin, Yusril Ihza Mahendra, Paskah Suzeta dan MS Kaban. Apalagi seperti pejabat tinggi yang mendapat teguran langsung oleh SBY pada saat rapat kabinet karena Ngobrol sendiri, pada saat presiden memberikan pengarahan.

Dukungan ini, tentu saja akan kita berikan kepada SBY, jika pengungkapan kasus korupsi tersebut berjalan sesuai dengan fakta-fakta dan pembuktian yang dilakukan oleh KPK, yaitu jika memang terbukti, seharusnya siapapun orangnya, apapun hubungannya dengan penguasa negeri ini, tetap harus merasakan hotel prodeo sebagai sangsi atas perbuatannya.

Hidup SBY,

Hidup KPK

Hidup Antasari Azhar,

Jaya Indonesia....

Beri SBY kesempatan lagi di 2009

2008-09-28T02:08:00.000-07:00

Setiap pemimpin negeri ini diberikan kesempatan untuk memimpin negeri ini karena prestasi yang telah dibuktinya dalam perjalanan sejarah. Bung Karno diangkat sebagai presiden Indonesia pertama, karena jasanya dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun masih banyak tokoh-tokoh lain yang memiliki jasa-jasa dalam usaha mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan indonesia, Soekarno bersama Mohamad Hatta menempati posisi paling utama dalam proses kemerdekaan. Dengan mengatas namakan bangsa indonesia, disertai dengan penyebutan nama kedua tokoh ini dalam teks proklamasi, tentu saja nilai keduanya menjadi mencuat didalam peringkat rating pemimpin nasional pada saat itu.

Tentu saja, keberanian untuk menempatkan namanya sebagai penanggung jawab dari proklamasi saat itu memiliki resiko yang dihadapi. Baik resiko nyawa, yang akan mendapat ancaman dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kemerdekaaan negara jajahan ini, baik oleh Jepang ataupun belanda yang telah kecanduan menghisap kekayaan alam bumi pertiwi ini secara gratisan.

Tidak semua orang berani untuk menyebutkan dirinya sebagai proklamator pada saat itu, dan oleh karena itulah kedua tokoh tersebut berhak untuk mendapatkan penghargaan sebagai presiden dan wakil presiden pertama dari negara yang baru merdeka saat itu.

Soeharto juga memberikan prestasi dan keberanian yang luar biasa pada saat terjadinya G30S yang katanya dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Walaupun kejadian tersebut masih kontroversi sampai saat ini, karena adanya dugaan dari saksi sejarah dan analisa para ahli sejarah, bahwa beliau terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam terjadinya gerakan pada saat itu.

Terlepas darimana yang benar dan yang salah, antara sejarah yang tertulis dibuku sejarah dan sudah difilmkan pada saat penguasa Orde baru itu berkuasa atau dugaan baru tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Soeharto pada saat itu termasuk luar biasa. Sebagai seorang jenderal yang boleh dikatakan Junior dibandingkan karisma yang dimiliki oleh Soekarno, Jenderal ini berani melakukan tindakan-tindakan yang diluar dugaan yang mungkin dilakukan pada saat itu. Mulai dari pembubaran Partai Komunis Indonesia, Penangkapan para menteri yang berasal dari Partai Tersebut, menganti anggota DPR dan MPR yang dianggap memiliki indikasi berhaluan kiri, sampai melakukan penahanan rumah terhadap pemipin besar revolusi dan proklamator, pemimpin tinggi angkatan bersenjata pada waktu itu yang notabene sudah memiliki pengalaman dan karisma yang luar biasa.

Mungkin saja pada saat itu, arah angin berubah, misalnya Soeharto langsung dijebloskan kepenjara dengan alasan berusaha melakukan kudeta militer terhadap Soekarno. Resiko tersebut dihadapi yang tentu saja dengan perhitungan dan keberanian yang luar biasa.

Habiebie, Gus Dur dan Megawati, termasuk presiden yang tidak memiliki prestasi luar biasa, sehingga terpilih menjadi presiden. Habibie naik menjadi presiden hanya melanjutkan pemerintahan yang ditinggal mundur oleh Soeharto. Terpilihnya Gusdur menjadi presiden lebih disebabkan oleh kondisional, dan isu Gender yang diangkat pada saat itu. Setelah proses reformasi, dengan dilengserkannya Soeharto, pemilu 1999 menghasilkan anggota DPR dan MPR yang cukup signifikan berubah dari kondisi sebelumnya. Bertambahnya peserta pemilu, dan menurunnya secara tajam perolehan suara Partai penguasa saat itu, memberikan kesempatan kepada partai lain untuk memajukan calonnya dalam pemilihan presiden yang waktu itu masih dilakukan oleh MPR. Dengan melakukan lobby-lobby antar partai yang memiliki perwakilan dilembaga tertinggi negara itu, dihasilkanlah Gus Dur sebagai presiden ke 4 Republik ini. Megawati yang partainya memperoleh suara terbanyak pada pemilu 1999 hanya bisa menempati posisi wakil presiden, setelah kalah dalam pemilihan di Sidang MPR.

Megawati akhirnya bisa menduduki posisi sebagai Presiden, setelah Gusdur di lengserkan dengan alasan-alasan hukum yang dipolitisir. Tentu saja kekalahan Gus Dur itu bisa dinilai, bahwa kemampuan beliau dalam mengantisipasi kondisi politik yang ada pada saat itu tidak mumpuni. Walaupun telah berusaha melakukan dekrit pembubaran parlemen, tetap saja akhir Gus Dur harus turun dari singgasana tertinggi di republik ini.

Lain halnya dengan SBY, walaupun pada saat terpilihnya menjadi presiden belumlah memiliki prestasi yang luar biasa sebelumnya. Tetapi keterpilihannya dalam proses pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh rakyat merupakan suatu prestasi yang tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Keberhasilannya ditengah mulai berkembangnya proses demokrasi yang lebih transparan dibandingkan masa-masa sebelumnya merupakan wujud dari prestasi diri yang bersemayam dalam diri tokoh ini. Terlepas dari sokongan modal dari pengusaha yang saat ini menjadi orang terkaya di negeri ini. Keterpilihan SBY dalam pemilu 2004 dapat dipandang sebagai prestasi dirinya sebagai faktor dominan. Partai demokrat yang merupakan partai baru pada saat itu, bisa meraih suara yang signifikan, yang berupakan hasil dari ketokohan yang dimilikinya.

Banyak pihak yang kontra menyatakan bahwa SBY merupakan pemimpin peragu dan lambat dalam pengambilan keputusan. Tetapi mungkin juga, memang tokoh seperti ini yang kita perlukan dalam proses transisi bangsa ini dari negara dengan kepemimpinan otoriter dimasa orde baru menuju negara yang demokrasi, sebagai tujuan dari reformasi mahasiswa tahun 1998. Proses lamanya pengambilan suatu keputusan, dapat dipandang sebagai suatu kehati-hatian dalam mempertimbangkan kebijakkan yang harus ditempuh. Kehati-hatian ini lebih didasari oleh keinginan agar bangsa ini tidak terjeremb dalam kondisi yang lebih buruk lagi.

Pemilihan pembantu-pembantu presiden, mulai dari juru bicara, para menteri yang diduduk didalam kabinet memperlihatkan akomodasi kekuatan politik yang ada. SBY sebagai orang nomor satu ini konsekwen dan terlihat mengalah dalam menempatkan kader-kader dari partai demokrat didalam kabinet. Bisa saja SBY memaksakan kehendak untuk menempatkan kader Partai Demokrat didalam kabinet, tetapi itu tidak dilakukan. SBY mencoba merangkul seluruh kekuatan yang ada, agar pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik.

Prestasi yang luar biasa diperlihatkan oleh pemerintahan SBY, mulai dari peningkatan kondisi yang kondusif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai ke proses pembongkaran kasus-kasus korupsi dinegeri ini.

Walaupun masih ada kecompang campingan hasil disana sini, tetapi secara jujur kita harus mengakui, bahwa pemerintahan dibahwa kepemimpinan SBY, layak diberi acungan jempol, dalam arti SBY layak mendapatkan kesempatan satu kali lagi untuk memimpin negeri ini. Tentu saja dengan perubahan dan inovasi yang lebih baik lagi, baik dari pengambilan keputusan, penetapan anggota tim pemenangan dirinya didalam pemilu 2009 ataupun strategi merangkul partai yang tepat, sebagai kelompok pendukungnya.

Selamat berjuang SBY, semoga saja harapan dari tulisan ini dapat terlaksana.

Paradigma take and give dalam kampanye pemilu

2008-09-17T05:13:00.000-07:00

Pemilu 2009 akan segera menjelang, sudah sekian banyak iklan-iklan ditelevisi yang menjual dagangan masing-masing Partai politik. Isu kesusahan ekonomi dijadikan sebagai alat untuk meraup suara dan simpati masyarakat pemilih. Bendera dan poster-poster para calon legislatif bertebaran dimana-mana sehingga merusak pemandangan.

Disudut-sudut kota, para calon legislatif sudah mulai bergerilya, melakukan kegiatan untuk menarik simpati rakyat. Pertemuan arisan, majelis taklim, dan konsolidasi organisasi dilakukan. Pembagian Kaos-kaos berlambang partai-partai peserta pemilu seperti sudah menjadi suatu ritual yang biasa menjelang pelaksanaan pemilu.

Pembagian sembako oleh partai juga merupakan satu tradisi. Para kader partai yang menjadi calon anggota legislatif dipaksa untuk mengeluarkan seluruh daya dan upayanya untuk melakukan hal itu. Kalau dilakukan secara swadana tentu saja itu sangat memberatkan. Apalagi untuk kader yang tidak memiliki modal yang cukup.

Satu paket sembako seharga 25 ribu rupiah, kalau akan dibagikan untuk seribu orang, dibutuhkan dana sebesar 25 juta untuk sekali proses pembagian. Kaos yang bersablonkan lambang partai dan gambar sang calon legislator juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Satu lembar kaos diasumsikan seharga 20 ribu, kalau dicetak 1000 lembar, akan memakan biaya sebesar 25 Juta.

Untuk 2 hal ini saja sudah memakan biaya 50 Juta. Belum lagi biaya akomodasi kampanye, dan tetek begek lainnya yang tentu juga memerlukan biaya. Dengan asumsi setiap orang yang menerima kaos dan sembako telah memilih sang calon legislator yang membagikannya, baru didapatkan suara sebanyak 2000 suara... cukupkah untuk satu kursi DPR. Tentu saja sangat jauh dari cukup.

Misalkan saja untuk salah satu daerah pemilihan tertentu, untuk kursi DPR RI misalnya dibutuhkan suara sebanyak 450 ribu suara dan anggap saja biaya yang perlu dikeluarkan untuk meraup suara itu adalah sebesar 25 ribu per satu suara. Artinya dana yang dibutuhkan adalah sebanyak ... (ntar dulu yah... coba dihitung dengan kalkulator.... 450 ribu dikali dengan 25 ribu sama dengan .......) 11 Milyar 250 lima puluh juta rupiah.

Wow fantastis sekali angkanya.

Tapi itulah kenyataannya. Para caleg yang memiliki dana besar, tentu saja dapat dengan mudah memperoleh suara, dengan asumsi bahwa suara yang memilihnya sesuai dengan dana yang dikeluarkan.

Kalau saya adalah keponakan dari orang paling kaya dinegeri ini, tentu saja hal itu tidak masalah. Mungkin saya akan bisa mengeluarkan dana yang lebih besar dari itu. Untuk pasang iklan di televisi, untuk cetak kaos dan gambar sebanyak-banyaknya.

Tetapi, kalau saya mengeluarkan dana sebanyak itu, tentu saya akan berpikir cara untuk mengembalikannya, selama menjabat sebagai anggota DPR. Investasi yang dilakukan tersebut akan dihitung return on invesmentnya.

Mari kita coba hitung Return on Invesment. Masa menjadi anggota DPR adalah selama 5 tahun, dengan income per bulannya sebesar misalnya 15 juta, bunga diasumsikan sebesar 10 persen setahun (asumsi uangnya pinjam dari Bank), biaya kehidupan setelah menjadi anggota DPR setiap bulannya adalah 5 juta per bulan ( hidup sederhana neh...) potongan sumbangan untuk partai juga 5 juta. Praktis sisa dana yang berasal dari uang kehormatan (istilah keren untuk gaji) adalah sebesar 5 juta sebulan untuk mencicil pinjaman. Maka jumlah dana yang bisa dikembalikan selama 5 tahun adalah hanya sebesar 300 juta. Setelah dikurangi bunga selama 5 tahun, maka pokok pinjamannya hanyalah 150 juta.

Dengan dana sebesar itu, jumlah suara yang dapat diperoleh dengan asumsi pertama hanyalah 6000 suara. Jadi gak mungkin kepilihkan..

Jadi gimana dong....

Invest lebih besar, korupsi kemudian.

Oleh karena itu, ambil sembakonya, tapi jangan pilih partainya.... pilih saja partai kecil yang bermodal kecil, mudah-mudahan tidak korupsi.

Belum lagi dengar komentar kawan sekerja pada saat diminta mengkampanyekan diri ini “ gue dapet apa .....?”.

Caleg dengan hati nurani, bukan perwakilan kepentingan tertentu

2008-09-17T04:26:00.000-07:00

Banyak kalangan dimasyarakat yang mencemo’ohkan kehadiran para caleg di khasanah perpolitikan Indonesia. Beragam komentar yang disampaikan. Ada yang mencela latar belakang pendidikan, ada pula yang mencela latar belakang pekerjaan sebelumnya. Kesempatan untuk menjadi calon legislator memang merupakan sasaran empuk untuk dikritik. Ditengah kebobrokan yang terjadi dinegeri ini, yang merupakan episode lanjutan dari babak sebelumnya yaitu kekuasaan selama 32 tahun orde baru.

Para pendatang baru dikancah perpolitikan dianggap sebagai bocah ingusan yang tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan bangsa. Tidak memiliki konstituen dan rakyat yang akan memilihnya.

Pengamat politik, banyak juga berkomentar bahwa kalangan muda ini tidak akan dapat mewarnai peta perpolitikan di Indonesia.

Benar kah ?

Apa syarat utama agar bisa menjadi wakil rakyat yang baik ?

Apakah Memiliki konstituen ?

Sekolah Tinggi sampai S3 ?

Memiliki Harta yang banyak ?

Pengalaman politik yang sudah malang melintang ?

Memiliki kawan yang banyak ?

Kalau kita berani untuk jujur kepada diri kita sendiri, bahwa yang paling penting adalah moralitas.

Moralitas yang seperti apa ?

Apakah seorang yang memiliki konstituen, sekolah tinggi, memiliki Harta banyak, pengalaman yang luar biasa tetapi tidak memiliki moralitas akan bisa menjadi wakil rakyat yang baik ?

Kadang saya bertanya pada diri sendiri, mengapa negeri ini tidak cepat keluar dari kesusahan yang berkepanjangan. Karena kita, sebagai rakyat tidak pernah peduli.

Rakyat pemilih yang kecewa tidak pernah peduli, untuk ikut serta memperjuangkan nasibnya sendiri. Lebih bersikap apatis dan memilih untuk golput.

Tahukah anda, walaupun berjuta-juta suara tidak digunakan alias golput. Tetap saja pemilu yang dilakukan akan menetapkan anggota legislatif dengan suara yang ada.

Apa yang terjadi ?

Partai-partai Besar, pemilik modal besar, yang telah berkuasa sekian tahun dinegeri ini akan tetap berkuasa. DPR yang terpilih akan membuat banyak keputusan yang mempengaruhi laju kehidupan bangsa ini. Pemilihan Makamah Agung, pemilihan Kapolri, pemilihan anggota Makamah Konstitusi, Pemilihan pimpinan KPK yang bertugas memberantas korupsipun mengikut sertakan DPR dalam prosesnya. Penetapan anggaran belanja negarapun termasuk kenaikan harga BBM juga diputuskan melalui undang-undang oleh DPR. Jadi kalau anda tidak peduli, dengan satu suara yang anda miliki, dan partai-partai besar kembali memenangkan dominasinya. Jangan anda salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita sendiri, cemo ohkan diri kita sendiri.

Kalau anda peduli, pilihlah partai-partai kecil, agar dominasi kelompok partai-partai besar tidak lagi menjajah negeri ini.

Kami tidak dapat memberikan janji, tetapi menunggu perintah dari anda. Perintahkan kami untuk mendobrak kondisi ini. Jangan golput, lebih baik pilih partai kecil.